GORONTALO | LAHAM RI - Wakil Ketua Umum DPP Lembaga Analisis Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (LAHAM RI), Akram Pasau, S.H., mengimbau masyarakat agar tidak memberikan dukungan maupun memilih calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak terkait penyalahgunaan narkoba pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Imbauan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang tahapan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Menurut Akram, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan melalui pilihan yang didasarkan pada integritas dan rekam jejak calon.
"Narkoba adalah musuh negara. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin daerah yang memiliki persoalan atau rekam jejak terkait narkoba," tegas Akram.
Ia menilai, pemimpin daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, seorang kepala daerah harus memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila dipimpin oleh figur yang memiliki integritas dan bebas dari persoalan hukum, termasuk kasus narkotika.
"Bagaimana mungkin upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan maksimal jika pemimpinnya sendiri memiliki persoalan terkait narkoba. Ini menyangkut masa depan generasi muda dan masa depan daerah," ujarnya.
LAHAM RI juga mendorong penyelenggara pemilu dan instansi terkait untuk menjalankan seluruh tahapan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat diminta aktif mencari informasi mengenai rekam jejak setiap calon sebelum menentukan pilihan di tempat pemungutan suara (TPS).
Akram mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh politik uang maupun kepentingan sesaat.
Menurutnya, pemimpin yang layak dipilih adalah sosok yang memiliki integritas, bersih, berpihak kepada rakyat, serta mampu menjalankan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab.
Sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi yang berkualitas, LAHAM RI menegaskan akan terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat.
Lembaga tersebut juga akan mengawal pelaksanaan Pilkada agar berlangsung jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat dan daerah. RED
Tags:
GORONTALO