Ketidakadaan papan nama ini memicu kecurigaan warga bahwa proyek tersebut tidak berjalan secara transparan. Dalam prinsip pengelolaan keuangan desa, pemasangan plang informasi merupakan kewajiban mutlak untuk menjamin akuntabilitas dan partisipasi publik. Tanpa adanya identifikasi jelas, masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan efektif terhadap penggunaan dana rakyat.
Upaya klarifikasi yang dilakukan awak media kepada Kepala Desa Longkoga Timur melalui pesan WhatsApp hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan. Sikap bungkam kepala desa justru semakin memperkuat dugaan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kasus di Desa Longkoga Timur ini mengingatkan kembali pentingnya penegakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Sesuai regulasi, setiap proyek ADD wajib mencantumkan informasi sumber dana, nilai kontrak, volume pekerjaan, dan penanggung jawab kegiatan pada papan nama yang terpasang permanen di lokasi proyek. Kelalaian ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berpotensi menutupi penyimpangan anggaran yang merugikan kepentingan publik.
Masyarakat setempat kini mendesak pihak terkait, termasuk Camat Bualemo dan Inspektorat Kabupaten Banggai, untuk segera meninjau ulang proyek ini serta meminta pertanggungjawaban atas ketiadaan papan informasi yang menjadi hak dasar warga dalam mengawasi pembangunan desanya sendiri. Tim/Red